Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyebut penyerapan anggaran DKI Jakarta terendah dibanding daerah lain. Pria yang juga Presiden terpilih ini siap menggenjot perbaikan di tubuh birokrasinya.
"Dari dulu rendah. Emang rendah tapi jangka panjang akan berbeda," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).
APBD DKI Jakarta pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp 72 triliun. Anggaran tersebut belum mampu diserap secara maksimal dan berdasarkan data UKP4 menyebutkan DKI Jakarta hingga semester 1 tahun 2014 penyerapan anggarannya baru 15,4 persen dengan sisa anggaran Rp 54,8 triliun.
Atas temuan itu, Jokowi mengakuinya. Ia mengatakan masalah tersebut telah dibahas dalam rapat pimpinan bersama Ahok dan para SKPD. "Kita lihat lagi apakah sisi mengorganisasinya yang belum benar sehingga memperlambat penyerapan," ujarnya.
Menurut Jokowi, salah satu penyebab penyerapan APBD yang rendah tersebut karena penyerapan e-Budgeting dalam setiap program dan proyek yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Akibatnya, anggaran tidak bisa disalahgunakan. "Karena kita mau bikin sistem baru yang perlu penyesuaian. Tapi jangka panjang berbeda," ujar ayah 3 anak ini.
Jokowi berencana mengubah sistem dalam Pemprov DKI Jakarta. Ia akan memberi banyak ruang untuk camat dan lurah untuk mengerjakan proyek agar terlaksana dengan baik. "Ini mau merombak susunan organisasi. Pendelegasiannya nanti lebih banyak diberikan ke bawah. seperti kecamatan dan kelurahan," ungkap Jokowi.
SEMOGA BERMANFAAT
