Ahok Memang Harus Binasa dari Partai Politik Kata Haji Lulung

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta yakni Ahok seperti yang diberitakan di media – media dirinya keluar dari diri partai Gerindra. Hal ini dikarenakan Ahok tak setuju pilihan partainya yang mendukung pemilihan Kepala Daerah (Kepda) melalui DPRD. 

Banyak alasan Ahok menolak pilkada oleh DPRD. Antara lain, Ahok tak ingin menjadi sapi perah DRRD. Pernyataan ini ternyata mengusik anggota DPRD DKI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abraham Lulung Lunggana atau biasa disapa Haji Lulung. 

Lulung mengatakan akan menghalangi pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, karena politisi PPP ini merasa terhina dan tersinggung dengan pernyataan Ahok yang menyebut DPRD pemeras kepala daerah. 

“Ahok harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur. Kalau dulu saya bilang harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini terbukti, semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, saya binasakan karirnya Ahok. Nggak bakalan dia dilantik jadi gubernur,” tegas Haji Lulung di Gedung DPRD DKI pada hari Kamis 11 September 2014. 

Untuk memuluskan rencananya, Haji Lulung mengatakan DRPD akan melakukan hak interpelasi atau hak meminta keterangan pemerintah dengan memanggil Ahok untuk bertanggung jawab atas pernyataanya soal DPRD. Ia mengatakan, meski Ahok mengatakan seluruh DPRD di Indonesia, Lulung yakin yang dimaksud Ahok adalah DPRD DKI. 

“Karena itu kami meminta Pak Ahok bertanggung jawab dengan hak interpelasi. Kami belum bekerja, Pak Ahok menghindari DPRD. Dia tidak pernah menjalankan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 17 yang menyebut Gubernur dan Wagub harus menjalankan etika dan norma,” ucap Lulung di salah satu media besar Indonesia. 

Lulung menampik bahwa DPRD DKI periode 2009-2014 menjadikan Gubernur DKI sebagai budak. Karena itu, Lulung menilai Ahok sudah menghajar DPRD DKI. “Gubernur dan wakil gubernur harus menjalankan etika dan norma, harus menjaga stabilitas politik, sosial budaya, dan hukum,” tutup Lulung.

@iberita.com