Fakta Menarik Dari Seorang Susi Pudjiastuti

Sungguh pertaruhan yang besar diberikan Presiden Joko Widodo ketika memilih Susi Pudjiastuti. Seorang wanita yang tak lulus SMA yang kini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Dalam dunia usaha nama Susi Pudjiastuti tak usah diragukan lagi. Berbekal modal pas-pasan, kini Susi Pudjiastuti memiliki bisnis beromset ratusan milyar. 

Dengan modal Rp750 ribu hasil menjual perhiasan dan berbekal pengepul ikan di pasar, kini Susi Pudjiastuti memiliki puluhan pesawat. Ia juga memiliki pabrik pengolahan ikan dengan ratusan pegawai. Ia juga memperkerjakaran para pilot, yang sebagian besar adalah pilot berwarga negara asing. 

Siapa sebenarnya sosok wanita unik penuh inspirasi ini ? ? Penasaran Bukan, Kenapa sich sosok seorang pudjiastuti bisa menjabat sebagai mentri Kelautan dan Perikanan indonesia, selain disamping ada iming - iming politik, cobalah anda melihat dari 2 sisi, jangan hanya melihat dari sisi politiknya saja.

Berikut fakta menarik tentang Susi Pudjiastuti :

1. Pintar tetapi Tidak Tamat SMA.

Susi adalah anak yang pandai. Ketika sekolah, ia selalu mendapat peringkat pertama. Oleh karena itu, ia dikirim orang tuanya ke Yogyakarta di sekolah terbaik. Bisa dibilang ayah Susi, orang yang bercukupan. Ayahnya bekerja sebagi kontraktor bangunan. Ibunya tuan tanah dan petani perkebunan dan kelapa. Uang bukanlah masalah bagi keluarga Susi. Ketika ia keluar sekolah. Semua orang marah pada Susi. Begitu juga dengan sang ayah yang selalu membelikan Susi buku-buku sebagai bekal pendidikan.

Namun, kisah Susi Pudjiastuti memutuskan keluar dari SMA menjadi titik awal perjalanan hidupnya. Ia tak ingin menjadi anak yang disuplai biaya oleh orang tuanya. Agar tak meminta uang dari orang tuanya, Susi bersikeras untuk bekerja. Dengan bekal ijazah SMP, tentu Susi tak bisa berharap banyak diterima di perusahaan besar dengan gaji bagus.

Ia mulai berdagang dengan memasarkan BED COVER dari pintu ke pintu dan kemudian mencoba menjadi pengepul ikan karena Susi memang senang akan laut. Dengan modal pas-pasan hasil menjual kalung dan gelang, Susi mulai fokus menjadi pengepul ikan. Cerita sukses Susi bukanlah seperti membalikkan telapak tangan. Berbisnis ikan, tidak selalu bagus sepanjang tahun. Saat usaha ikannya sedang surut, Susi juga menjual katak dan ular. Siang tidur, malam berjibaku dengan urusan nelayan yang NOTABENE melaut saat malam hari.

2. Awal Mula Penyewaan Pesawat.

 

Pada tahun 2004, usaha Susi sudah membuahkan satu pesawat sebagai alat angkut hasil lautnya. Ketika bencana alam Tsunami melanda Aceh pada Desember 2004. Tanpa berpikir panjang, Susi memutuskan menggunakan pesawat Cessna yang dimiliki untuk mengangkut bala bantuan ke Aceh. Dan pesawat Susi-lah yang pertama kali mendarat di Aceh setelah bencana tersebut. Awalnya, Susi memberi bantuan sarana angkutan gratis selama dua minggu. Namun, amal yang berbuah manis. Para LSM lokal dan luar negeri, ingin menyewa pesawatnya. Dari sinilah, usaha penyewaan pesawat dimulai.

3. Masuk Daftar Pencarian Orang ( DPO ) / Terlibat Hukum.

Masih berkaitan dengan Tsunami di Aceh. Susi yang dasar bisnisnya hasil laut, mencoba memberi bantuan bahan bakar solar kepada nelayan-nelayan di Aceh agar kembali melaut. Untuk itu, Susi membeli 5.000 liter solar dari Medan, membawa dengan 250 jerigen dan diberikan secara gratis kepada para nelayan di Pulau Simeulue yang ingin kembali melaut.

Namun, apa yang terjadi. Susi Pudjiastuti justru menjadi buronan karena diduga menyelundupkan 5.000 solar. Nama Susi Pudjiastuti tertulis di koran-koran sebagai DPO. Kasus ini akhirnya selesai setelah penjelasan yang lengkap. " Akhirnya kasus saya itu ditangani oleh seorang pejabat di Kepolisian yang namanya Pak Kuntoro. Saya bilang kepada dia bahwa negara ini kok menjadi laknat ? ? Saya mau membantu, tapi kok malah dijadikan buronan? ? " ujar Susi.

4. Dikira Mata-mata Asing.

Memiliki suami seorang pilot berkebangsaan Jerman dan memperkerjakan banyak pilot yang berasal dari luar negeri, Susi Pudjiastuti dikira mata-mata asing. Padahal, Susi Pudjiastuti memperkerjakan pilot asing karena kesulitan mendapat pilot-pilot lokal. Sekalipun mendapat pilot lokal, gajinya justru lebih besar dari pilot asing.

Para pilot lokal lebih memilih bekerja di maskapai besar karena gaji yang ditawarkan pun besar. Sementara Susi Air, gaji rata-rata pilot di maskapai Susi Air lebih kecil dibandingkan pilot-pilot maskapai reguler.

Menanggapi dugaan mata-mata karena memperkerjakan pilot-pilot asing, Susi Pudjiastuti berbalik mempertanyakan hal tersebut. " Sekarang saya tanya, sebenarnya yang namanya nasionalis itu yang mana sih ? ? Apakah yang bosnya orang Indonesia tapi buruhnya orang asing ? ? Atau yang buruhnya orang Indonesia tapi bosnya orang asing ? ? Yang mana yang nasionalis ? ?" ujar Susi.

5. Merokok dan Memiliki Tato.

 

Mungkin tidak banyak wanita yang menjabat sebagai menteri atau pejabat negara di dunia yang merokok dan bertato. Dan baru kali ini, Indonesia memiliki menteri wanita yang merokok dan bertato tanpa khawatir imej - nya akan hancur. Dan tentu baru kali ini, seorang presiden mengangkat seorang menjadi menteri dengan mengesampingkan latar belakang pendidikan dan kebiasaan ' tak biasa ' seorang pejabat negara.  

Susi Pudjiastuti telah merokok sejak usia 15 tahun. Ia membeli rokok dengan uangnya sendiri. Susi pun memutuskan berhenti sekolah karena ingin mandiri. " Saya tidak suka sekolah, makanya saya keluar. Lalu saya harus bekerja supaya tidak meminta uang terus kepada orang tua. Saya tidak mau terus-terusan meminta karena saya tidak mau diatur mereka. Dengan bekerja dan punya uang sendiri, saya jadi melakukan apa saja, termasuk bisa membeli rokok sendiri yang sudah saya lakukan sejak berumur 15 tahun " jelas Susi.

Susi memiliki tato burung merak yang berada di tungkai kaki kanannya seperti yang digambarkan oleh Rustika Herlambang dalam tulisan " Berlayar dalam Gelombang ". 

Dari dulu, saya ini sudah dianggap the outsider katanya. Suara tokek dan derik binatang di kejauhan memecahkan keheningan malam. Dua botol white wine dan tonik, serta sebungkus rokok menjadi teman intimnya bercerita. Membuka memori yang mengendap di pikirannya. Tato burung merak menghiasi tungkai kaki kanannya. 

' Orang bilang saya ini suka bikin pusing sendiri ' lanjutnya. Waktu kecil, ia suka membawa orang gila yang ditemui di jalan untuk dimandikan di rumahnya dan diberi baju.

6. Prestasi yang Membanggakan - Banyaknya Penghargaan.

 

Selain mengurus usahanya di bidang pengolahan hasil laut dan bisnis pesawatnya, wanita yang tak tamat SMA ini kini sibuk menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi. " Saya sering menjadi dosen tamu di berbagai universitas dan perusahaan-perusahan besar dan berbicara sebagai entrepreneur, leader, dan lain sebagainya. Saya juga dipercaya sebagai Board of Directors di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia bidang hubungan dalam negeri; serta menjadi Ketua Komisi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada KADIN " terang Susi. 

Di samping itu, Susi juga banyak mendapat penghargaan dari berbagai pihak karena kisahnya yang menginpirasi, seperti : 

- Indonesia Berprestasi Award 2009 dari PT Exelcomindo.

- Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004 

- Inspiring Woman 2005.

- Young Entrepreneur of the Year dari Ernst and Young Indonesia tahun 2005.

- Eagle Award 2006 dari Metro TV. 2006.

- Penghargaan Primaniarta sebagai UKM ekspor terbaik tahun 2005 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

- Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise Exporter 2005 dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2006.

- Metro TV Award for Economics-2006.

- Tokoh Wanita Inspiratif Penggerak Pembangunan, dari Gubernur Jawa Barat, 2008.

- Sofyan Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009.

- Ganesha Widyajasa Aditama Award dari ITB, 2011.

- Award for Innovative Achievements, Extraordinary Leadership and Significant Contributions to the Economy, APEC, 2011.

Bagaimana sosok seorang buk mentri yang satu ini ? ? mengesankan kalo menurut pribadi saya sendiri, prestasi tidak diragukan lagi, jiwa sosial yang tinggi, dan masih banyak lagi. pendidikan semata tidak mengukur tingkat prestasi dan kemampuan seseorang dalam bekerja.

SEMOGA BERMANFAAT

Diposkan oleh WawasanCepat 0 komentar

ShameOnYouSBY

Kekecewaan atas hasil sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang meloloskan mekanisme bahwa pilkada dilakukan melalui DPRD masih terus mengalir. Publik menumpahkan kekecewaannya melalui media sosial Twitter. Sikap Partai Demokrat yang memilih walkout dari sidang paripurna dianggap sebagai pemicu kalahnya suara fraksi yang mendukung pilkada langsung.

Peninggalan Pak SBY untuk Indonesia:  " Pilkada Tidak Langsung "

Demokrat pada saat-saat akhir menarik diri dengan alasan bahwa syarat yang diajukannya tak diakomodasi dalam RUU Pilkada. Padahal, menjelang voting, permintaan Demokrat untuk menjadikan sikapnya sebagai salah satu opsi mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura. Sebutan pecundang pun dilayangkan terhadap partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Mengalirnya kekecewaan publik disampaikan langsung kepada SBY melalui Twitter. 
Tak sedikit pengguna Twitter yang me-mention akun SBY, @SBYudhoyono. Bahkan, hashtag #ShameOnYouSBY menjadi topik teratas. 

Berikut beberapa bentuk kekecewaan rakyat terhadap SBY :
 
1. "Presiden pilihan rakyat yang mencederai rakyatnya sendiri.. presiden yang mempunyai 4 album dalam 10 tahun. linkin park kalah #ShameOnYouSBY," demikian tulis Radityo melalui akunnya @Radityoiskandar.

2. @Nouvalgeha menulis, "Terimakasih pak @SBYudhoyono, anda telah membunuh hak demokrasi rakyat Indonesia dengan mewariskan "Pilkada Tidak Lansung". #ShameOnYouSBY".

3. Kekecewaan senada juga diungkapkan sejumlah pengguna Twitter, di antaranya @sandhy_asmara dan @arriveshuu13.

4. "Saya Pernah Salah Mempercayai Orang #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY," tulis @arriveshuu13.

5 ."Saya sejujurnya bangga pd pak @SBYudhoyono tetapi ketika anda mengambil sikap untuk bersikap netral itu membuat saya kecewa #ShameOnYouSBY," kata @sandhy_asmara.

6. Politisi senior PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, juga menuangkan kekecewaannya terhadap Demokrat melalui akun Twitter-nya, @pramonoanung.

PDIP, PKB, dan Hanura Sdh mendukung opsi yg ditawarkan oleh Partai Demokrat, eh malah ditinggal kabur, SejarahMencatat kata Pramono.

Selain #ShameOnYouSBY, hashtag lainnya terkait kekecewaan terhadap RUU Pilkada #RIPDemokrasi menempati urutan keempat.

Warga Twitter bereaksi atas hasil sidang pembahasan RUU Pilkada di DPR yang memutuskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hasil tersebut mematahkan opsi pemilihan kepala daerah secara langsung yang lebih berpihak ke rakyat. 

Atas keputusan tersebut, pengguna Twitter pun mengecam Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada lewat DPRD dan Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melakukan aksi walk out dari sidang pembahasan RUU Pilkada di saat-saat akhir. Hasilnya, tagar (hastag) #ShameOnYouSBY pun menjadi kata wajib yang menyertai berbagai komentar kecaman tersebut.

#ShameOnYouSBY mulai ramai bermunculan di linimasa Twitter di Indonesia sejak Jumat ( 26/9/2014 ) pagi. Tagar tersebut pun pada siang hari sekitar pukul 10.00 WIB menjadi Trending Topic peringkat pertama di Indonesia. Tak hanya hangat Indonesia, tagar #ShameOnYouSBY ternyata juga menjadi salah satu tagar terpopuler di dunia ( Worlwide Trends ).
Sekitar pukul 11.00 WIB, tagar tersebut berada di peringkat ketiga terpopuler Twitter secara global.
Kepopuleran tagar #ShameOnYouSBY di tingkat dunia tak lepas dari jumlah pengguna Twitter yang besar di Indonesia. bahkan, kota Jakarta pun pernah dinobatkan sebagai salah satu kota paling " cerewet " di jagat Twitter dunia.

Sejak awal, Partai Demokrat menyatakan mendukung pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi melalui DPRD. Sekitar dua pekan lalu, melalui YouTube, SBY secara tegas mengatakan, ia menangkap publik yang masih menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Demokrat akan mengikut arus publik.

Pekan lalu, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menggelar jumpa pers di Gedung DPR. Dia menyatakan bahwa partainya mengubah sikap politiknya dengan mendukung pemilihan secara langsung. Sikap ini dipilih juga berdasarkan arahan SBY. Dengan catatan, ada 10 syarat yang diajukan sebagai perbaikan pelaksanaan pilkada langsung dan harus dimasukkan dalam draf RUU Pilkada. Hingga hari pengesahan, ada satu syarat yang tidak bisa diakomodasi, yaitu ketentuan mengenai keputusan lulus atau tidak lulus calon kepala daerah setelah uji publik.

Demokrat pun meminta adanya opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah pilkada langsung, dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat. Dua opsi lainnya, pilkada langsung dan tidak langsung.

Permintaan Demokrat didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna yang di bawah kendali Priyo Budi Santoso untuk meloloskan permintaan Partai Demokrat. Mendapatkan dukungan ini, Partai Demokrat yang diwakili Benny K Harman justru menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Demokrat memilih sikap walkout dengan alasan bahwa pimpinan sidang tak memenuhi permintaannya untuk memuat opsi ketiga.

Anggota Fraksi PDI-P Yasona H Laoly menduga, skenario yang dilakukan Demokrat bagian dari rekayasa politik kelompok yang menginginkan pilkada melalui DPRD. PDI-P merasa ditipu karena, dalam forum lobi, dukungan telah disampaikan kepada Demokrat dan menjadi bagian dari hasil lobi.

SEMOGA BERMANFAAT

Diposkan oleh WawasanCepat 0 komentar

4 Sindiran pedas Presiden PKS buat Jokowi

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta kembali melontarkan sindiran pedas kepada kubu Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Dia mengklaim ideologi yang dianut koalisi pimpinan Prabowo Subianto lebih mengedepankan tradisi dan agama atau konservatif.

Anis menilai Jokowi menganut paham liberal. Sebab, lanjut Anis, Jokowi melakukan perubahan di berbagai sektor.

Tak hanya itu, beberapa sindiran juga dilontarkan Anis buat Jokowi. Berikut empat sindiran pedas Presiden PKS ke Jokowi.

1. Jokowi liberal

Presiden PKS, Anis Matta menyatakan Pilpres 2014 telah membelah partai politik menjadi dua kelompok yang berbeda. Anas menilai partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pimpinan Prabowo Subianto memiliki pandangan ideologi yang berbeda dengan koalisi Joko Widodo-Jusuf  Kalla.

"Saya sampaikan ini di pimpinan partai Koalisi Merah Putih, ini pembelahan Amerika-Eropa. Konservatisme dan liberalisme. Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang konservatif tadi. Dan di sebelah sana (Jokowi) yang liberal. Ide dasarnya itu," kata Anis di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9).

Kaum konservatif cenderung mempertahankan nilai-nilai yang ada berdasarkan agama dan tradisi. Sementara kaum liberal cenderung ingin melakukan perubahan-perubahan di berbagai sektor.

2 . Tutupi leberalisme saat kampanye.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta menyebut kubu Jokowi memiliki ideologi liberalisme. Namun, Anis mengatakan ideologi itu ditutupi saat kampanye lalu.

"Meskipun tidak kelihatan dalam kampanye kemarin kalau mereka membawa ideologi liberal. Tapi nyata sekali koalisinya sudah menyebabkan pembelahan ini," tutur Anis.

Kaum konservatif cenderung mempertahankan nilai-nilai yang ada berdasarkan agama dan tradisi. Sementara kaum liberal cenderung ingin melakukan perubahan-perubahan di berbagai sektor.

3. Tak izinkan kader PKS jadi menteri Jokowi.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta tidak akan mengizinkan kadernya jadi menteri dari kabinet Presiden terpilih Jokowi. Anis menegaskan PKS bakal konsisten berada di luar pemerintahan.

" Enggak (diizinkan) dong " ujar Anis di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (21/9).

4. Konsisten di luar pemerintahan Jokowi.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta menegaskan, saat ini adalah waktunya PKS untuk membuktikan komitmen yang sudah sejak awal disepakati yaitu berada di Koalisi Merah Putih. Anis mengajak kadernya untuk mencoba semua posisi politik dalam negeri agar semakin kaya pengalaman politik.

"Sekarang ini waktunya kita memberikan bukti tentang konsistensi. Kita alhamdulillah selama 10 tahun ini ada dalam koalisi pemerintahan sekarang kita ada di luar pemerintahan itu sesuatu yang biasa saja karena di dua-duanya toh kita bisa memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa kita. Jadi pengalaman ini harus kita coba semuanya," tutup Anis.



sumber
+merdeka.com  

SEMOGA BERMANFAAT 

 

Diposkan oleh WawasanCepat 0 komentar

Presiden Pembasmi Korupsi Di Dunia

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

• perbuatan melawan hukum,
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
• penggelapan dalam jabatan,
• pemerasan dalam jabatan,
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Nah, Ini dia presiden pembasmi korupsi didunia :

1. Felipe Calderon (Meksiko) 

Ini dia presiden paling tegas memberantas korupsi di negaranya. Felipe Calderon memecat lebih dari 4.500 anggota polisi Meksiko sebab terkait rasuah, penyalahgunaan jabatan, dan kejahatan terorganisasi.

Langkah ini diambilnya sejak dua tahun lalu sampai sekarang. Masih banyak kasus korupsi perlu ditangani. Menurut Indeks Persepsi Korupsi versi Transparency International, Meksiko masih berada di peringkat seratus bersama Indonesia, Argentina, Gabon, Madagascar, Malawi, Suriname, dan lain-lain, dengan nilai 3,0.

2. Ellen Johnson Sirleaf

Ini presiden perempuan paling garang dalam memberantas korupsi. Ellen Johnson Sirleaf bahkan memecat anaknya sendiri bersama 45 pejabat negara lain sebab tidak menyerahkan daftar kekayaan pada komisi antirasuah. Mereka tidak boleh kembali menjabat bila belum memberikan deretan penghasilan diperoleh dan darimana sumbernya.

Menurut Indeks Persepsi Korupsi versi Transparency International Liberia ada di peringkat 91. Itu artinya, penanganan korupsi di negara ini masih lebih baik ketimbang Indonesia.

3. Ollanta Humala (Peru)

Baru menjabat, Presiden Peru Ollanta Humala langsung membuat hantaman besar di lembaga kepolisian. Dia memecat 30 dari 45 jenderal polisi, termasuk Kepala Kepolisian Raul Bacerra. Bacerra digantikan Jenderal Raul Salazar. Berdua saling membahu memberhentikan sepihak mereka mencuri uang negara satu sol atau lebih. Sol merujuk pada mata uang Peru.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi versi Transparency International negara di Amerika Latin itu menduduki peringkat 80, dengan skor 3,4.

4. Lee Myung Bak (Korea Selatan)

Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak memerintahkan kepolisian untuk menangkap kakaknya sendiri, Lee Sang Deuk, duduk menjadi anggota parlemen Negeri Ginseng itu.
Deuk dituduh menerima suap Rp 4,9 miliar dari direktur dua bank bermasalah. 

Uang itu diterima Deuk kurun waktu 2007-2011 sebagai imbalan sebab dia membantu para pimpinan bank itu menghindar dari audit bank sentral negara itu.

Kejadian menimpa kakak Myung Bak, membuat presiden itu berkali-kali memohon ampunan rakyat Korea Selatan lewat media. Hingga kini kasus Deuk masih dalam penyelidikan.

5. Benigno Aquino III (Filipina)

Presiden Filipina Benigno Aquino III dan jajarannya ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerintahkan penahanan Mantan Presiden Gloria Macapagal Arroyo sebab penyalahgunaan dana lotere nasional sebesar Rp 84 miliar.

Aquino juga memecat sembilan orang pejabat di kantor lotere nasional. Jika terbukti benar, Arroyo dan kroninya bajak menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas meski dengan jaminan.

SEMOGA BERMANFAAT

Diposkan oleh WawasanCepat 0 komentar

Ini 48 Calon Anggota DPR/DPRD yang Tersangkut Kasus Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 48 calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2014 yang terjerat kasus korupsi. Sebanyak 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten/kotamadya, 17 orang akan menjadi anggota DPRD provinsi, dan lima orang akan dilantik sebagai anggota DPR RI.

Berikut nama para anggota Dewan yang dirilis ICW

1. Rizki Taufik asal Partai Demokrat. Terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung. Terjerat dalam kasus penyalahgunaan dana pada proyek pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir di 29 sekolah dasar di Kabupaten Bandung. Status hukum sebagai tersangka. Saat ini ditangani di Kejaksaan Negeri Bale Bandung. Dilantik pada 25 Agustus 2014 dan saat ini ditahan LP Kebon Waru.

2. HM Rido Harahap asal Partai Demokrat. Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas. Tersangkut kasus dugaan korupsi multiyears. Kini menjadi tersangka di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dilantik pada 18 Agustus 2014.

3. Sunardi asal Demokrat. Anggota DPRD Situbondo. Terjerat kasus dana parpol yang diterima DPC Partai Demokrat (PD) Situbondo tahun 2012. Status hukum sebagai tersangka di Polres Situbondo. Dilantik pada 21 Agustus 2014.

4. Jero Wacik dari Partai Demokrat. Anggota DPR RI terpilih. Terjerat kasus korupsi dan pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM sebagai tersangka di KPK. Saat ini belum dilantik.

5. Eri Zulfian dari Partai Demokrat. Anggota DPRD Sumbar. Kasus uang makan minum fiktif. Sebagai tersangka di Kejaksaan Negeri Pariaman. Dilantik pada 28 Agustus 2014 dan ditahan Lapas Pariaman.

6. Argo Visensius dari Demokrat. Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Kasus anggaran makan minum tahun 2011. Kerugian negara dalam kasus itu Rp 187 juta. Saat ini menjadi tersangka di Polres Bolaang Mongondow Timur. Dilantik pada 12 September 2014.

7. Tomy Sumendap dari Partai Demokrat. Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Terjerat kasus korupsi anggaran makan minum tahun 2011. Kerugian negara dalam kasus itu Rp 187 juta. Saat ini menjadi tersangka di Polres Bolaang Mongondow Timur. Dilantik pada 12 September 2014.

8. Wellem Puttileihalat dari Partai Demokrat. Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Tersangkut kasus dana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Pulau Kasa, Kabupaten SBB, senilai Rp 1 miliar. Saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon. Jadwal pelantikan belum jelas.

9. Irmanto asal Partai Demokrat. Anggota DPRD Jambi. Kasus dugaan korupsi Dana Bansos 2008. Saat ini menjadi tersangka di Kejari Sungai Penuh. Dilantik pada 8 September 2014.

10. Harianto asal Partai Demokrat. Anggota DPRD Papua Barat. Terjerat kasus penggelapan dana APBD Papua Barat 2010. Status hukum sebagai terdakwa di Kejaksaan Tinggi Papua 2014. Pengadilan Tinggi Papua memvonis 2 tahun penjara. Jadwal pelantikan belum jelas.

11. Imanuel Yenu dari Demokrat. Anggota DPRD Papua Barat. Diduga menggelapkan dana APBD Papua Barat 2010. Menjadi terdakwa Kejaksaan Tinggi Papua 2014. Pengadilan Tinggi Papua memvonis 2 tahun penjara. Jadwal pelantikan belum jelas.

12. Aminadab Asmuruf dari Partai Demokrat. Anggota DPRD Papua Barat. Kasus dugaan penggelapan dana APBD Papua Barat 2010. Terdakwa di Kejaksaan Tinggi Papua 2014, Pengadilan Tinggi Papua memvonis 2 tahun penjara. Jadwal pelantikan belum jelas.

13. Roberth Melianus Nauw dari Partai Demokrat DPRD Papua Barat. Kasus dugaan penggelapan dana APBD Papua Barat 2010. Terdakwa di Kejaksaan Tinggi Papua 2014, Pengadilan Tinggi Papua divonis 2 tahun penjara. Jadwal pelantikan belum jelas.

14. Agus Sujatma, anggota Partai Gerindra. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Status sebagai tersangka kasus dugaan proyek kios mini senilai Rp 1,2 miliar di Polresta Bandar Lampung. Dilantik pada 18 Agustus 2014.

15. Reevy, anggota Partai Gerindra. Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Terlibat kasus dugaan korupi anggaran makan minum tahun 2011. Kerugian negara dalam kasus itu Rp 187 juta. Kini menjadi tersangkadi Polres Bolaang Mongondow Timur. Dilantik pada 12 September 2014.

16. John Ibo, anggota Partai Gerindra. Anggota DPRD Papua. Terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2006/2007 sebesar Rp 5,2 miliar yang seharusnya dipakai untuk pemeliharaan dan pembangunan rumah tinggal Ketua DPR Papua. Saat ini menjadi terdakwa Kejaksaan Tinggi Papua. Caleg nomor urut 1 divonis satu tahun 10 bulan di Pengadilan Tipikor Jayapura, di Kota Jayapura, Papua, Rabu, 9 Januari 2013. Belum ada jadwal pelantikan.

17. Irianto MS Syafiduddin alias Yance. Anggota DPRD Golkar Jawa Barat. Terlibat dalam kasus dugaan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sumut Adem tahun 2004. Kini menjadi tersangka di Kejagung. Dilantik pada 1 September 2014.

18. Aminudin Harahap, anggota DPRD Golkar Padanglawas. Menjadi tersangka kasus dugaan dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) Kabupaten Padanglawas (Palas) Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dilantik pada 18 Agustus 2014.

19. Desril Yani Pasha, anggota DPRD Golkar Padang Pariaman. Saat ini menjadi tersangka kasus dugaan bon makan fiktif tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 300 juta di Kejaksaan Negeri Pariaman. Dilantik pada 14  Agustus 2014 dan ditahan di Lapas Pariaman.

20. Sumardia, anggota DPRD Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Terjerat sebagai tersangka dalam kasus anggaran makan minum tahun 2011. Kerugian negara dalam kasus itu Rp 187 juta di Polres Bolaang Mongondow Timur. Dilantik 12 September 2014.

21. Sukman Sadike, anggota DPRD Golkar Luwu Timur. Pergantian antarwaktu (PAW) di DPRD Luwu Timur. Kini terjerat kasus hukum Polda Sulsel. Dilantik pada 27 Agustus 2014.

22. Desi Yusandi, anggota DPRD Golkar Provinsi Banten. Berstatus sebagai tersangka pembangunan puskesmas di Tangerang Selatan tahun 2011-2012 di Kejagung. Dilantik pada 1 September 2014.

23. Yuninta Asmara, anggota DPRD asal Golkar, Batanghari Jambi. Menjadi tersangka kasus dugaan korupsi uang makan minum di lingkungan Setda Batanghari tahun anggaran 2008-2010 di Kejaksaan Negeri Muarabulian. Dilantik pada 28 Agustus 2014.

24. Origenes Nauw, anggota DPRD Golkar Papua Barat. Tersangkut kasus penggelapan dana APBD Papua Barat 2010 di Kejaksaan Tinggi Papua 2014. Di Pengadilan Tinggi Papua divonis 2 tahun penjara. Jadwal pelantikan belum jelas.

25. Max Adolf Hehanussa, anggota DPRD Golkar Papua Barat. Terlibat kasus dugaan penggelapan dana APBD Papua Barat 2010. Di Pengadilan Tinggi Papua divonis 2 tahun penjara. Jadwal pelantikan belum jelas.

26. Kaharuddin Kadir, anggota DPRD Golkar Kota Parepare. Status sebagai tersangka tunjangan Perumahan DPRD Kota Parepare di Kejaksaan Tinggi Sulsel. Sudah dilantik pada 1 September 2014.

27. Mustagfir Sabri, anggota DPRD asal Partai Hanura Kota Makassar. Terlibat kasus dana bantuan sosial 2008 yang merugikan negara Rp 8,8 miliar. Saat ini menjadi tersangka Kejaksaan Tinggi Sulawesi. Dilantik pada 8 September 2014.

28. Saptono, anggota DPRD Hanura Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Menjadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran makan minum tahun 2011 yang ditangani di Polres Bolaang Mongondow Timur. Kerugian negara dalam kasus itu Rp 187 juta. Dilantik pada 12 September 2014.

29. Abdul Hakim Achmad, anggota DPRD dari Partai Hanura Papua Barat. Terlibat kasus penggelapan dana APBD Papua Barat 2010. Di Pengadilan Tinggi Papua divonis 2 tahun penjara. Jadwal pelantikan belum jelas.

30. M Siddiq BM, anggota DPRD Nasdem Luwu Timur. Kini pergantian antarwaktu (PAW) di DPRD Luwu Timur. Kini menjadi tersangka kasus hukum yang ditangani di Polda Sulselbar. Dilantik pada 27 Agustus 2014.

31. Jamaluddin, anggota DPRD PAN Kota Tarakan. Terjerat kasus dana keberangkatan atlet Pekan Olahraga Provinsi (POP) tahun 2010. Kini menjadi terdakwa di Kejaksaan Negeri Tarakan dan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda. Dilantik pada 12 Agustus  2014.

32. Herry Syahnil, anggota DPRD PDI-P Padang Pariaman. Menjadi tersangka kasus dugaan dana bantuan bencana alam dari Kementerian Pendidikan untuk SMK YPP Lubuak Alung di Kejari Pariaman. Akibat dari perbuatannya itu, negara mengalami kerugian sekitar Rp 117 juta. Dilantik pada 14 Agustus 2014. Ditahan Lapas Pariaman.

33. Bambang DH, anggota DPRD PDI-P Jawa Timur. Kasus dugaan korupsi Jasa Pungut Pemkot Surabaya yang ditangani Polda Jawa Timur. Dilantik pada 31 Agustus 2014.

34. Idham Samawi, anggota DPR RI PDI-P. Tersangkut kasus dugaan korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Kini menjadi tersangka di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY. Belum dilantik.

35. Nipbianto, anggota DPRD PDI-P Lamongan. Menjadi tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Lamongan tahun 2012 senilai Rp 3,4 miliar. Ditangani di Kejaksaan Negeri Lamongan. Sudah dilantik pada 24 Agustus 2014.

36. Heri Jumadi, anggota DPRD PDI-P Solo. Menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Solo 2013 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surakarta. Dilantik pada 14 Agustus 2014.

37. Marten Apuy ,anggota DPR RI PDI-P. Terjerat kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2005 senilai Rp 2,67 miliar. Terpidana di Kejaksaan Tinggi Kaltim 2012. Divonis kasasi MA 1 tahun penjara. Belum dilantik.

38. Jemi Elieser Tine, anggota DPRD PDI-P Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Menjadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran makan minum tahun 2011. Dilantik pada 12 September 2014.

39. Herdian Koosnadi, anggota DPR RI PDI-P. Terjerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Banten, tahun anggaran 2011 dan 2012. Belum dilantik.

40. Nuryadi, anggota DPRD PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlibat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta 1999-2004. Sudah dilantik pada 1 September 2014.

41. Sukardi, anggota DPRD PDI-P Gunung Kidul Yogyakarta. Terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana purnatugas DPRD Gunung Kidul 1999-2004. Pada 2 Mei 2013, divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Dilantik pada 11 Agustus 2014.

42. Sutardjo Safei, anggota DPRD PKB Lamongan. Terjerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas DPRD Lamongan tahun 2012 senilai Rp 3,4 miliar. Ditangani Kejaksaan Negeri Lamongan. Sudah dilantik pada 24 Agustus 2014.

43. Sofyan Alhabsy, anggota DPRD PKB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Menjadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran makan minum tahun 2011. Kerugian negara dalam kasus itu Rp 187 juta. Dilantik pada 12 September 2014.

44. Erick S Rantung, anggota DPRD PKB  Papua Barat. Diduga menggelapkan dana APBD Papua Barat 2010. Di Pengadilan Tinggi Papua divonis 2 tahun penjara. Jadwal pelantikan belum jelas.

45. M Sanusi Rahaningmas, anggota DPRD PKB Papua Barat. Diduga menggelapkan dana APBD Papua Barat 2010. Di Pengadilan Tinggi Papua divonis 2 tahun penjara. Jadwal pelantikan belum jelas.

46. Rojak Harudin, anggota DPRD PKB Daerah Istimewa Yogyakarta. Terjerat kasus dugaan korupsi dana purnatugas DPRD Gunung Kidul 1999-2004. Divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Dilantik pada 1 September 2014.

47. Sukarso, anggota DPRD PPP Jember. Terjerat kasus dugaan korupsi anggaran dana desa (ADD) tahun 2012 dan diduga menyalahgunakan insentif untuk rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW). Saat ini menjadi terdakwa di Kejaksaan Negeri Jember. Ditahan di Lapas Jember. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dilantik pada 15 Agustus 2014.

48. Heri AS, anggota DPRD PPP Banjarnegara. Terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2012 Banjarnegara pada kegiatan distribusi dan penyuluhan bibit sapi untuk kelompok tani. Status hukum sebagai tersangka.

+KOMPAS.com

SEMOGA BERMANFAAT

Diposkan oleh WawasanCepat 0 komentar